SEMUANYA BERAWAL DARI MIMPI

YouTuber Terkaya di Indonesia


Berikut ini JalanTikus jabarkan YouTubers dengan channel YouTube paling kaya di Indonesia berdasarkan estimasi pendapatannya. Oh iya, estimasi ini seperti yang dilansir dari SocialBlade ya!

1. Cumicumi

channel-youtube-terkaya-di-indonesia
Berada di bawah naungan Indigo Productionchannel YouTube Cumicumi konsisten menguplaod berita-berita artis terkini. Banyaknya jumlah video yang diupload dan tingginya minat akan gosip di Indonesia membuat channel ini sukses mendulang 1,213,443,579 viewers walau hanya memiliki 930,866 subscribers.
Estimasi penghasilan tiap bulan: Rp180.000.000,- hingga Rp2.930.000.000,-

2Calon Sarjana
channel-youtube-terkaya-di-indonesia-2
Calon sarjana secara konsisten menyajikan video-video yang mengejutkan, kontroversial, misterius, lucu, aneh, dan keren. Channel YouTube yang dibuat sejak Januari 2016 ini telah mendulang 909,622 subscribers. Tapi tahukah kamu berapa penghasilan yang diperoleh salah satu channel YouTube terkaya di Indonesia ini?
Estimasi penghasilan tiap bulan: Rp150.000.000,- hingga Rp2.413.000.000,-

3. GEN HALILINTAR


Channel YouTube yang digawangi oleh keluarga muslim ini memang tidak pernah berhenti membuat prestasi. Beranggotakan 6 orang anak laki-laki, 5 anak perempuan, dan 2 orang tua cetar, channel YouTube ini telah mendulang 1,062,183 subscribers sejak Maret 2015 silam.
Estimasi penghasilan tiap bulan: Rp158.000.000,- hingga Rp2.530.000.000,-

4. Ricis Official

channel-youtube-terkaya-di-indonesia-4
Sejak pertama kali dibuat pada Januari 2016 silam, channel YouTube Ria Ricis atau Ricis Officiallangsung melambung pesat. Berawal dari menjadi selebgram, Ria yang konsistem mengupload video kocak ini merambah YouTube. Hasilnya? Sekarang diasudah mendulang 1,318,848 subscribers dan 140,676,372 vieers!
Estimasi penghasilan tiap bulan: Rp88.000.000,- hingga Rp1.413.000.000,-

5. Raditya Dika

youtuber-terkaya-di-indonesia-2
Memiliki jumlah subscriber 2,590,076Raditya Dika jauh meninggalkan YouTubers lainnya. Meraup jumlah viewers sebanyak 299,907,067, channel Raditya Dika secara konsisten menyajikan konten komedi yang segar dan menghibur.
Estimasi penghasilan tiap bulan: Rp65.000.000,- hingga Rp1.060.000.000,-

6. Lifia Niala

youtuber-terkaya-di-indonesia
Channel Lifia Niala secara konsisten menyajikan bermacam-macam kegiatan Lifia dan Niala yang bermain sambil belajar. Dengan apik, sang ayah sukses mengemas kegiatan bermain kedua anaknya ini menjadi media edukasi bagi anak seumurnya. Karena anak-anaknya imut dan channel-nya kreatif, tak heran jika channel Lifia Niala banyak disukai anak-anak dan orang tua pengguna YouTube. Hingga saat ini channel Lifia Niala telah mencapai 729,061,889 viewers!
Estimasi penghasilan tiap bulan: Rp60.000.000,- hingga Rp 1.020.000.000,-

7. Atta Halilintar 

Channel YouTube pribadi milik Muhammad Attamimi Halilintar, salah satu anak dari keluarga Halilintar, ini memang tak kalah menarik dari GEN HALILINTAR. Krativitas Atta mengemas vlog-nya memang wajib diacungi jempol.
Estimasi penghasilan tiap bulan: Rp56.000.000,- hingga Rp 890.000.000,-

8. Edho Pratama

youtuber-terkaya-di-indonesia-4
Di YouTube, Edho Pratama lebih dikenal sebagai Edho ZellChannel-nya memiliki jumlah subscriber 1,502,242. Secara konsisten Edho Pratama menghadirkan konten entertainment yang selalu menggelitik hasrat untuk menonton video-video terbarunya.
Estimasi penghasilan tiap bulan: Rp55.000.000,- hingga Rp850.000.000,-

9. MiawAug 

Digawangi oleh Reggy Prabowochannel YouTube MiawAug yang diambil dari kombinasi suara kucing dan anjing ini konsisten menghadirkan vlog berupa informasi teknologi terkini. Terkenal karena konsistensinya main game Clash of Clans, di MiawAug kamu akan menemukan banyak video seputar game.
Estimasi penghasilan tiap bulan: Rp52.000.000,- hingga Rp828.000.000,-

10. Reza 'Arap' Oktovian

youtuber-terkaya-di-indonesia-3
Kerap dipanggil 'Arap', Reza Oktovian mengembangkan channel Youtube yang berisi video dokumentasi dirinya sebagai gamer. Ya, sebagai gamer, Reza Oktovian sukses menggabungkan passion-nya di platform baru secara apik. Dengan jumlah subscriber 1,454,117channel 'Arap' sukses mengumpulkan 244,719,808 viewers.
Estimasi penghasilan tiap bulan: Rp42.000.000,- hingga Rp650.000.000,-
Keren-keren kan kreativitas pemiliki channel YouTube terkaya asal Indonesia ini? Dengan bermodal kreativitas dan konsistensi, mereka sukses mendapatkan popularitas dan penghasilan dari YouTube.

Kentut yang mengganti namanya: 'Saya lega, tambah semangat'

Ihsan Hadi setelah sidang selesai.Hak atas fotoA
Image captionIhsan Hadi setelah sidang selesai.
Pria yang bernama Kentut mengganti secara resmi namanya menjadi Ihsan Hadi setelah 31 tahun menyembunyikan jati diri.
Kentut langsung sujud syukur setelah hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan pergantian namanya,
Setelah ketukan palu hakim, Kentut resmi terbebas dari nama pemberian orang tuanya yang dipakainya selama 31 tahun, dan berganti nama menjadi Ihsan Hadi.
"Saya lega, tambah semangat dan tambah pede (percaya diri) terutama," kata Ihsan Hadi kepada BBC Indonesia, Senin (23/04). Pesta syukuran pun akan digelar Jumat depan.
Pria 31 tahun ini mengganti namanya karena takut anaknya diejek karena punya bapak bernama Kentut.
"Saya punya tiga anak, dua cowok satu cewek, saya ingin mereka tidak minder. Dan agar saya juga tidak minder lagi," kata Ihsan Hadi.
Kentut kecil sudah ingin mengganti namanya sejak umur enam tahun. "Saya tadinya agak minder, waktu kecil saya sering diejek," kata Ihsan. Dia sering kali bertanya-tanya pada orang tuanya, kenapa dia harus dinamai Kentut.
"Kata ibu, ya namanya sudah bagus. Itu namanya tidak ada artinya, pokoknya itu," kata Ihsan. Meski demikian, pergantian nama dilakukan atas izin kedua orang tuannya. Mereka pun mendoakan agar Ihsan makin sukses dan banyak rezeki setelah ganti nama.
Selama ini, Ihsan berhasil menyembunyikan nama aslinya. Tak banyak yang tahu dia sebenarnya bernama Kentut. Dia memakai nama Ihsan Hadi, kecuali kalau ada urusan resmi dengan dokumen.
Keluarga istrinya pun baru tahu bahwa nama aslinya adalah Kentut. "Mereka kaget tahu surat-suratnya, karena waktu kenalan pakai nama Ihsan Hadi, di KUA pakai nama itu," kata pedagang mie ayam bakso yang juga mengajar hafalan Al Quran pada sore hari ini.
Ihsan punya tiga anak, yang baru tahu namanya saya setelah melihat KTP. "Bapak kok namanya Kentut? Jelek banget namanya?" kata Ihsan menirukan anak sulungnya.
Seluruh proses pergantian nama memakan waktu satu setengah bulan, dengan biaya sidang Rp 270.000 dan lima kali bolak balik ke pengadilan.
"Hakim mengerti dan mengabulkan karena dasar saya kuat, saya kan guru ngaji dan agar anak-anak nggak minder," kata Ihsan.
Saking traumanya dengan namanya, Ihsan mengambil alih penamaan adiknya, Abdul Hisyam Romadona, yang kini berusia 13 tahun.
"Karena selisihnya banyak, saya yang memberi nama, takut bapak dan ibu nanti salah memberi nama lagi, kata Bapak dan Ibu saya saja yang cari nama," kata Ihsan sambil tertawa.

Kentut tak sendiri

Selain Kentut, atau yang sekarang sudah berubah nama menjadi Ihsan Hadi, ada berbagai nama aneh yang sempat menjadi pusat perhatian. Di Palembang ada "Saiton", sedangkan "Tuhan" tinggal di Banyuwangi.
Andi Go To School memamerkan fotonya.Hak atas foto
Image captionAndi Go To School memamerkan KTP-nya
Di Magelang, Jawa Tengah ada polisi bernama Andi Go To School yang punya kakak bernama Happy New Year dan adiknya bernama Rudy Good Boy. Andi pun menurunkan keunikan itu pada anaknya, yang diberi nama Genio Silvero Go To Paradise.
Nama-nama aneh juga muncul di luar negeri, dan bahkan dilarang oleh hakim, seperti nama Nutella, dilarang di Prancis; Cyanide (sianida) dilarang oleh hukum di Inggris, dan mungkin yang paling aneh seorang anak perempuan yang dinamai 'Talula Does the Hula From Hawaii' (Talula Bermain Hula dari Hawaii) di Selandia Baru.
Sebuah studi di Jepang mengkaji praktik pemberian nama antara 2004 dan 2013 dan menemukan bahwa orangtua di Jepang menciptakan nama bayi yang unik dengan memadukan karakter huruf Cina tradisional dengan cara pengucapan yang tidak lazim.

Cerminan masyarakat yang semakin urban

Profesor Sosiologi Universitas Gajah Mada Sunyoto Usman menjelaskan bahwa pemberian nama-nama yang tidak lazim adalah cerminan lepasnya keluarga inti dari pengaruh keluarga besar dan lingkungannya.
"Zaman dulu keluarga adalah bagian dari keluarga besar, sehingga apa yang dilakukan seseorang tak bisa lepas dari pengaruh keluarga besarnya, dan bahkan terkait dengan pemimpin lokalnya," kata Sunyoto pada BBC Indonesia.
Dia mencontohkan bahwa di Madura misalnya, orang tua menamai anaknya dengan bertanya pada kyai. Keluarga santri menganggap nama adalah doa, dan mengadopsi nama nabi dan para sahabat. Adapun keluarga priyayi mengidentifikasi nama-nama keraton.
"Sekarang kaitan sudah lepas, semua ditentukan oleh keluarga itu sendiri. Dia mau memberi nama apa saja, jadi tanggung jawab keluarga itu sendiri," kata Sunyoto.
Hal ini tidak mungkin terjadi ketika kontrol sosial berpengaruh kuat pada keluarga. "Ketika kontrol sosialnya kuat, itu tidak mungkin terjadi karena nanti nanti jadi bahan celaan," kata dia. Seperti kasus Kentut, yang merasa minder karena namanya, dan mengganti nama karena takut anaknya menjadi bahan celaan.
Kentut di warungnya.Hak atas foto
Image captionKentut di warungnya.
Penyebabnya pemberian nama-nama tidak lazim adalah pola pikir yang semakin urban.
Nama-nama yang unik ini dianggap sebagai "gelar baru" yang akan melekatkan identitas baru pada diri seseorang.
"Mereka mengidentifikasikan keluarganya dengan tokoh-tokoh yang punya prestasi internasional, maupun nama barat yang dianggap bisa menaikkan status sosialnya di masyarakat," kata Sunyoto.
Ketika kontrol sosial masih kuat mempengaruhi keluarga inti, memiliki nama unik kemungkinan akan menyebabkan sanksi sosial. Misalnya jika petani memakai nama ningrat, maka namanya yang akan disalahkan jika terjadi hal yang buruk pada anak tersebut.
"Ada istilah nama yang berat, jadi ketika anaknya sakit, dianggap karena keberatan nama, keluarga besar pun menyarankan untuk ganti nama," kata dia.
Joyodiningrat misalnya, nama priyayi yang jika dipakai anak petani, maka akan diminta untuk menyesuaikan dengan kehidupan petani. "Petani punya nama yang sederhana dari lingkungan sekitarnya, misalnya kalau lahirnya Selasa, namanya Lasa, kalau pas lahir saat panen namanya Pariyem, parine ayem (padinya tenang),"
"Sekarang itu sudah pudar, sudah tidak nampak," kata dia

Tas sembako bantuan presiden senilai Rp3 miliar, apa manfaatnya?


Presiden Jokowi sering membagikan barang seperti buku, sepeda atau sembako saat berkunjung ke daerah.Hak atas foto
Image captionPresiden Jokowi sering membagikan barang seperti buku, sepeda atau sembako saat berkunjung ke daerah.

Lelang pengadaan tas sembako bantuan presiden sebesar Rp3 miliar ramai dibicarakan karena jumlahnya yang besar dan waktunya menjelang pemilihan presiden.
Presiden Jokowi sebenarnya sering membagikan barang seperti buku, sepeda atau sembako saat berkunjung ke daerah.
Dan biasanya tidak banyak yang berkomentar negatif, sampai baru-baru ini ketika muncul pengumuman lelang pengadaan tas untuk sembako.
Tas sembako itu dipatok seharga Rp30.000 per buah, padahal presiden bisa saja menggunakan tas kresek dengan harga 100 kali lebih murah. Nilai dari sembako - isi tasnya - yang akan dibagikan tidak diketahui.

Presiden Jokowi selalu membagikan buku kepada anak-anak saat berkunjung ke daerah-daerahHak atas foto

Image captionPresiden Jokowi membagikan buku kepada anak-anak saat 'pulang kampung' bersama.

Namun yang jelas, menurut juru bicara presiden Johan Budi, anggaran tas sembako itu lumrah dan uangnya berasal dari dana operasional presiden.
"Pos anggaran ini sejak dulu ada, pemerintah yang sebelum sebelumnya pun juga ada," kata Johan Budi, Selasa (24/04).
Hal itupun diakui oleh Yenny Sucipto, Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Namun, Yenny menyayangkan pemilihan prioritas atas belanja tas itu.
"Ini kan berbicara tentang pemilihan prioritas, mana yang perlu dibantu oleh presiden. Tas ini bisa tidak kemudian membantu masyarakat untuk mengurangi beban yang ada," ujar Yenny.
"Kalau tas ini kan orang pasti akan berpikir ini menjelang pemilu."
Atas alasan itu pula seorang anggota Bawaslu meminta Presiden Joko Widodo menghentikan program bagi-bagi sembako saat kunjungan kerja ke daerah untuk menghindari anggapan bahwa pembagian sembako merupakan upaya kampanye menjelang pemilihan presiden.
Namun pihak istana menegaskan pembagian sembako sudah dilakukan sejak awal Presiden Jokowi menjabat.

Seorang anggota Bawaslu meminta Presiden Joko Widodo menghentikan program bagi-bagi sembako saat kunjungan kerja ke daerah menghindari anggapan upaya kampanye menjelang pemilihan presiden.Hak ata
Image captionSeorang anggota Bawaslu meminta Presiden Joko Widodo menghentikan program bagi-bagi sembako saat kunjungan kerja ke daerah untuk menghindari anggapan upaya kampanye menjelang pemilihan presiden.

Bagaimanapun, pembagian sembako atau bantuan yang diberikan langsung lainnya, kata pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia Roy Valiant Salomo, sulit diukur manfaatnya.
"Anak yang dapat sepeda kan jadi bisa naik sepeda," jawab Roy sambil tertawa saat ditanyakan mengenai manfaat dari bantuan presiden.
"Tapi kan kalau manfaat itu tidak bisa dilihat secara individual. Pemerintah kan ada program. Programnya nanti diimplementasikan dalam kegiatan, kegiatannya dianggarkan, nanti apakah anggaran yang sudah dikeluarkan mencapai target kinerjanya atau tidak," tambahnya.
"Saya lihat ini jadi tidak bisa diukur dengan baik karena memang pos (sembako) itu tidak dimaksudkan untuk misalnya pengetasan kemiskinan."
Dana operasional presiden, yang sepenuhnya adalah kewenangan presiden, dalam setahun sebesar Rp24 miliar. Selain untuk lelang tas, bantuan sembako, bantuan buku dan sepeda, dana itu juga digunakan untuk menyumbang rumah ibadah dan bantuan perawatan Novel Baswedan, penyidik KPK yang mengalami serangan air keras.

Isu politisasi masjid: Masjid di Indonesia 'paling bebas di Asia Tenggara'






masjidHak atas foto
Image captionPersoalan 'politisasi masjid' muncul lagi ke permukaan setelah awal pekan lalu sekelompok orang mengklaim akan menggelar apa yang disebut sebagai program antipolitisasi masjid.

Walau mendukung upaya membersihkan masjid dari kegiatan politik praktis yang memecah belah, sejumlah kalangan di Indonesia menolak campur tangan negara dalam mengatur isi ceramah di masjid-masjid.
Mereka mengusulkan agar Badan Pengawas Pemilu, pimpinan ormas Islam, dan pengurus masjid lebih berperan aktif agar masjid tidak digunakan untuk kegiatan politik praktis yang bersifat memecah belah.
"Siapa yang harus mengatur? Memang dilema, kalau kita minta negara untuk mengatur, itu bagi saya bukan jalan keluar yang baik," kata Rumadi Ahmad, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU).
Menurutnya, praktek keagamaan yang berada di ruang privat, tidak semestinya diurusi pula oleh negara sehingga menyarankan supaya masalah 'politisasi masjid' diserahkan kepada organisasi masyarakat ke-Islaman.



masjidHak atas foto
Image captionPada Pilkada Jakarta tahun lalu, di sejumlah masjid ada spanduk yang mengajak agar tidak mensalatkan jenazah pendukung dan pembela Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Misalnya ormas keagamaan. Di NU ada lembaga takmir masjid. Juga di Muhammadiyah," ujar Rumadi, Senin (23/04). Dia meyakini kehadiran dua ormas itu akan berdampak luas dalam 'membentengi' masjid dari aktivitas politik praktis.
Ditambahkannya masjid "harus disterilkan" dari politik untuk perebutan kekuasaan namun tidak sepakat apabila negara dilibatkan secara penuh.
"Yang penting, memberikan kedewasaan kepada masyarakat untuk bisa mengatur dirinya sendiri," tegasnya.

'Antipolitisasi masjid'

Persoalan 'politisasi masjid' muncul lagi ke permukaan setelah awal pekan lalu sekelompok orang mengklaim akan menggelar yang disebut sebagai program antipolitisasi masjid.



masjidHak atas foto
Image captionSejumlah umat muslim menunaikan salat di Masjid Istiqlal di sela-sela aksi menentang kandidat petahana Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, pada 11 Februari 2017.

Ini dilakukan sebagai reaksi terhadap dugaan masih berlangsungnya ceramah berisi fitnah dan hujatan untuk tujuan politik praktis di sejumlah masjid, kata deklaratornya.
Gerakan nasional jutaan relawan dukung Joko Widodo, demikian nama kelompok itu, mengklaim akan menggelar ceramah di masjid-masjid untuk menepis isu miring seputar Presiden Joko Widodo.
"Yang pasti ustaznya nasionalis dan benar-benar paham agama," kata koordinatornya, Sylver Matutina di Jakarta, seperti dikutip Tempo.co, Minggu (22/04).

Relawan Projo 'menolak'

Belum begitu jelas seperti apa rencana aksi mereka dan siapa saja penceramah yang akan dilibatkan dalam program antipolitisasi masjid tersebut.
Namun rencana ini langsung mendapatkan kritikan, termasuk dari salah-satu kelompok relawan pendukung Jokowi, Projo.



projoHak atas foto
Image captionKetua umum relawan Projo, Budi Arie Setiadi (ujung kiri) mempertanyakan rencana antipolitisasi masjid yang diprakarsai gerakan nasional jutaan relawan dukung Joko Widodo.

Kendati mendukung upaya pelarangan kegiatan kampanye di masjid-masjid, Projo menolak usulan Sylver dan kawan-kawan.
"Sudah cukuplah. Yang penting KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang melarang (menjadikan masjid sebagai tempat kegiatan politik yang memecah belah)," kata ketua Projo, Budi Arie Setiadi.
Budi kemudian menghimbau agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tokoh-tokoh agama menyerukan agar semua tempat ibadah dijauhkan dari kegiatan politik yang memecah belah.
"Tempat ibadah itu untuk kemaslahatan umat, ini seperti TNI dan polisi yang bersikap netral," ujar Budi.

'Pernyataan murahan'

Sikap lebih keras ditunjukkan oleh Kapitra Ampera -seorang pengacara sekaligus koordinator Tim Pembela Umat, yang selama ini terlibat membela sejumlah tokoh Islam dalam sejumlah kasus hukum.
"Kalau ada orang yang mengatakan ada 'politisasi masjid', itu statement murahan dan kacangan, yang tidak mengerti Islam," kata Kapitra Ampera, Selasa (24/04).



kapitra amperaHak atas foto
Image caption"Kalau ada orang yang mengatakan ada 'politisasi masjid', itu statement murahan dan kacangan, yang tidak mengerti Islam," kata Kapitra Ampera.

Menurutnya, politik tidak dapat dipisahkan dari Islam, karena ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan.
"Bagaimana mungkin kita memisahkan Islam dari politik, karena kekuasaan itu domainnya politik, dan kekuasaan menentukan kesejahteraan manusia," jelasnya.
Tentu saja, konsep politik dalam Islam itu, misalnya, tidak membuka aib orang lain atau memfitnah orang lain.
Ditanya tentang adanya laporan yang menyebut bahwa masjid digunakan para penceramahnya untuk memfitnah dan memecah untuk kepentingan politik, Kapitra tidak memungkiri kenyataan itu.



istiqlalHak atas foto
Image captionAksi 5 Mei 2017 dimulai dari Masjid Istiqlal menuntut agar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama diputus bersalah dalam kasus dugaan penistaan agama.

"Kadang-kadang ulama, ustaz atau dai yang mungkin keblablasan dalam terminologi politik," tutur Kapitra, yang juga meyakini kelompok ekstrim ada pada setiap agama yang ditunjukkan dengan politisasi tempat ibadah untuk kepentingan politik praktis.
"Saya punya rekaman banyak sekali," tandasnya tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Masjid Indonesia 'paling merdeka' di Asia Tenggara
Dewan Masjid Indonesia (DMI), yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla, mewadahi sekitar 800.000 masjid di seluruh Indonesia, mengakui tidak ada petunjuk yang tegas terkait isu politisasi masjid.
Nasaruddin Umar, anggota majelis mustasyar DMI, mengatakan pihaknya memberikan "kebebasan yang terukur" kepada para penceramah agama alias khatib di masjid-masjid.



istiqlalHak atas foto
Image captionImam besar Masjid Istiqlal, Nazarudin Umar (kanan) saat menerima kunjungan Wapres AS Mike Pence, 20 April 2017.

"Larangannya hanya di KPU (Komisi Pemilihan Umum), yaitu tidak boleh menjadikan masjid sebagai arena kampanye. Tetapi bagi kami pengelola masjid, kita tidak memberikan pembatasan khusus kepada siapapun yang menjadi khatib," kata Nasaruddin Umar.
Walaupun tidak pernah menjadikan masjid Istiqlal sebagai arena politik praktis, masjidnya tidak tidak pernah memberikan "semacam larangan" kepaca calon pengkhotbah.
Masjid Istiqlal Jakarta, tegasnya, hanya mengundang orang-orang tertentu sebagai khatib karena menganggapnya "sudah matang".



istiqlalHak atas foto
Image captionDewan Masjid Indonesia, DMI, mengakui tidak ada petunjuk yang tegas terkait isu politisasi masjid.

"Sehingga kami tidak khawatir orang-orang yang kita percaya sebagai khatib akan menyampaikan sesuatu yang kontroversi, semisal adu domba satu sama lain," ungkapnya.
Berbeda dengan Malaysia atau Brunei yang mengharuskan khotbah di masjid-masjid "seragam", maka Indonesia tidak perlu mengeluarkan aturan resmi tentang keberadaan para khatib.
"Regulasi nasionalnya tidak ada rambu-rambu seperti di Malaysia atau Brunei. Indonesia adalah satu-satunya masjid di Asia Tenggara yang paling merdeka," tegasnya.

Apa yang bisa dilakukan Bawaslu?

Sebeanrnya ada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang melarang kampanye dilakukan di tempat ibadah, kantor pemerintah, dan tempat pendidikan.
"Karena ini dilarang, kami menyerukan dan melakukan pencegahan pada peserta pemilu agar tidak menjadikan tempat-tempat itu sebagai tempat kampanye," kata anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin.



bawasluHak atas foto
Image captionApakah Bawaslu dapat menindak ceramah di masjid-masjid yang isinya berisi kampanye politik yang memfitnah orang lain?

Sanksi terberatnya, menurutnya, apabila sudah ada putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, maka anggota DPR, DPA, DPRD yang terlibat akan "dibatasi" masuk dalam daftar calon tetap.
"Dalam UU itu, diatur pula hukuman pidana sampai dua tahun dan denda Rp18 juta," katanya.
Dengan demikian, tambahnya, siapapun yang melakukan 'politisasi agama' selama kampanye dapat dikenai sanksi seperti diatur dalam UU Nomor 7/2017.
"Baik dari sisi tempat (masjid) dan materinya (muatan SARA, menghasut, adu domba, penghinaan), sudah diatur semua sanksinya."
Walaupun demikian, menurut Afifuddin, Bawaslu tidak berhak ikut campur apabila cermah-cermah di tempat ibadah itu "hanyalah ujaran-ujaran yang tidak jelas arahnya".
"Kalau secara teknis, apa yang disebut kampanye, kami merujuk definisi kampanye. Kalau ceramah yang ada unsur politik, itu belum tentu kampanye," tegas Afifuddin.